Wali Kota Eri Dorong Pegawai Pemkot Surabaya Naik Angkutan Umum

Program Kota

23 Sep, 2023

SURABAYA- Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengeluarkan kebijakan out of the box. Kebijakan yang dikeluarkan ini dalam rangka menekan kepadatan lalu lintas. Sekaligus, kampanye untuk mengurangi polusi udara.

Belum lama ini Wali Kota Eri mengumumkan program “Gerakan Bebas Macet dan Polusi”. Kebijakan ini mendorong seluruh pegawai Pemerintah Kota Surabaya untuk naik kendaraan umum saat ke kantor setiap Jumat, yang sifatnya wajib.

Gerakan itu sudah dimulai Wali Kota Eri sejak awal bulan, tepatnya 1 September. Kala itu, ia bersepeda dari kediamannya di daerah Ketintang menuju Balai Kota Surabaya. Hal serupa dilakukan sejumlah kepala perangkat daerah yang naik angkutan umum.

Namun, gerakan ini masih tahap uji coba hingga tiga minggu ke depan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya akan menerapkan sanksi bagi pegawai yang melanggar kebijakan.

“Ini adalah Gerakan Bebas Macet dan Polusi, sebuah langkah nyata untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara,” kata Wali Kota Eri, beberapa jam sebelum naik sepeda menuju Balai Kota Surabaya.

Menurutnya, sebelum mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, sudah seharusnya ASN dan non-ASN Pemkot Surabaya memberikan contoh. Yakni harus bersedia memanfaatkan transportasi publik atau bersepeda saat menuju tempat kerja.

“Jelas tidak mungkin warga diminta naik angkutan umum, sementara tidak diberi contoh. Mulai sekarang teman-teman diwajibkan naik angkutan umum atau bersepeda, sekaligus memberi contoh warganya,” jelasnya.

Larangan penggunaan kendaraan bermotor sudah diberlakukan sejak Maret 2023. Saat itu, Wali Kota Eri meluncurkan transportasi umum feeder Wira-Wiri untuk dimanfaatkan seluruh masyarakat.

“Ada kendala pada sosialisasi (feeder), dan itu tidak mudah. ASekarang feeder dari Benowo sudah ada, kemudian Trans Semanggi dan Suroboyo Bus. Setelah saya hitung, armada sudah banyak, dan sudah saatnya kebijakan perlu diberlakukan,” bebernya.

Ia mengakui dalam tiga pekan ini tengah dilakukan uji coba. Setelah uji coba selesai, Pemkot Surabaya menyiapkan sanksi bagi pegawai pemkot yang tidak naik kendaraan umum.

Namun demikian, ia memastikan penggunaan mobil operasional di setiap OPD tetap tersedia. Tetapi hanya digunakan untuk kepentingan tugas di luar kantor. Misalnya ada rapat di luar kantor boleh.

“Insyaallah, dua pekan lagi kami memastikan tidak ada lagi rapat di hari Jumat, kalau pun ada rapat harus pakai zoom (daring), sehingga tidak perlu ke luar kantor,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro memastikan kebijakan Wali Kota Eri terkait Gerakan Bebas Macet dan Polusi sangat berdampak pada lingkungan dan kualitas udara. Terlebih bisa dimasifkan hingga di seluruh kantor kecamatan dan kelurahan se-Kota Surabaya.

“Itu punya dampak yang sangat besar bagi kualitas udara. Ini hampir sama dengan Car Free Day. Misalnya 97 persen polusi sumber dari kendaraan bermotor. Apabila kendaraan berkurang, dampaknya pada kualitas udara sangat baik,” Hebi mengatakan.